WAY KANAN URUTAN KE 4 BERDASARKAN HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

WAY KANAN URUTAN KE 4 BERDASARKAN HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Way Kanan warta porli Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Way Kanan ,S.Purnomo mengatakan Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung mendapatkan sorotan baru dengan dirilisnya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabupaten Way Kanan menduduki peringkat ke 4 berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan mendapatkan skor : 72,16 dan Peringkat Pertama diduduki oleh Pringsewu dengan skor 74,89.posisi kedua, bertengger Kabupaten Lampung Selatan dengan perolehan nilai 73,91.Menyusul di tempat ketiga adalah Kabupaten Tulang Bawang yang mengamankan skor 72,63.

Hasil SPI ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari komitmen dan upaya nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Survei Penilaian Integritas yang diinisiasi KPK juga telah menjadi instrumen penting untuk memetakan risiko korupsi dan mendorong perbaikan berkelanjutan di berbagai institusi pemerintah.

Semakin tinggi skor SPI yang diraih suatu daerah, semakin rendah pula potensi terjadinya praktik lancung dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan kata lain, nilai SPI berbanding lurus dengan tingkat kejujuran dan akuntabilitas birokrasi.

“Hasil nilai SPI ini dapat dijadikan indeks tolok ukur integritas pemerintahan dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi pemerintah,” demikian salah satu poin penting yang kerap ditekankan KPK terkait penyelenggaraan SPI

Kabupaten Way Kanan harus meningkatkan hal ini setidaknya masuk dalam tiga besar atau lebih bagus lagi tingkat pertama karena Berdasarkan data dari Direktori Putusan Tipikor Mahkamah Agung RI,Way Kanan terdapat 13 Kasus Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 8,13 milyar.

Menurut S.Purnomo Temuan ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya Eksekutip dan Legislatif dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

Hasil survei ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga sebagai landasan untuk evaluasi dan perbaikan terus-menerus demi mewujudkan Way Kanan yang lebih berintegritas.

Epi Yopi,y