Wartapolri.web.id, Babelan, Bekasi ~ Menyikapi dugaan maraknya pungutan berkedok sumbangan komite di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Babelan, perwakilan Indonation Education Monitoring Center (IEMC), Ronald Sinaga, mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi sekaligus mendorong transparansi pengelolaan anggaran.
Kedatangan Ronald dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari belasan siswa yang berencana menggelar aksi demonstrasi lanjutan terkait tuntutan laporan pertanggungjawaban dana BOS dan dana komite.
Usai pertemuan tertutup dengan pihak sekolah, Ronald menyampaikan bahwa pihak sekolah mengakui adanya keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan sebagaimana diminta para siswa. Pihak sekolah, kata Ronald, meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan dokumen lengkap, termasuk bukti pembayaran dari para vendor.
“Laporan keuangan wajib lengkap, dan pihak sekolah sudah meminta waktu untuk menghubungi vendor-vendor agar dapat melampirkan bukti pembayaran. Mereka meminta waktu dua minggu,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Ronald menambahkan, dalam dua pekan ke depan para siswa juga tengah fokus menghadapi ujian semester.
Lebih jauh, Ronald menegaskan bahwa sesuai regulasi Kementerian Pendidikan, laporan pertanggungjawaban komite maupun penerimaan sumbangan sekolah wajib diumumkan minimal sekali setiap semester. Namun, berdasarkan hasil temuan IEMC, SMAN 1 Babelan belum mengeluarkan laporan tersebut selama hampir satu tahun.
“Walaupun namanya sumbangan, tetap harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu sudah jelas diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” tegasnya.
Ronald juga menyoroti sikap pihak sekolah yang dinilai tidak bisa melempar tanggung jawab hanya kepada komite. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran langsung dalam pengelolaan dan pengawasan dana.
“SK Ketua Komite ditandatangani kepala sekolah. Jadi kepala sekolah wajib bertanggung jawab atas dana BOS maupun laporan komite,” tukas pria yang akrab disapa Broron itu.
Ia menilai keterlambatan laporan keuangan ini merupakan indikasi adanya kejanggalan. “Ini jelas hal negatif, seperti ada yang mau disembunyikan,” ujarnya.
IEMC memastikan akan terus memantau proses penyusunan laporan tersebut demi menjamin hak publik atas transparansi penggunaan dana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait kisruh yang terjadi.(**/Red)
