Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Way Kanan Dinilai Hambat Roda Pemerintahan, S. Purnomo: Jangan Korbankan Kepentingan Rakyat Demi Politik
warta porli
Way Kanan, — Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Way Kanan, S. Purnomo, menyoroti kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang hingga kini belum juga diisi. Menurutnya, kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Meskipun roda pemerintahan masih berjalan dengan adanya bupati, namun kekosongan posisi wakil bupati jelas menghambat efektivitas pengawasan dan koordinasi pemerintahan. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi memunculkan konflik politis dan memperlambat proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Pernyataan ini menanggapi keterangan Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked, saat konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Way Kanan pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Ayu mengakui belum menyerahkan nama calon wakil bupati ke DPRD karena partai koalisi pengusung belum mencapai kesepakatan.
> “Belum saya serahkan karena lima partai pengusung kami belum menemukan kesepakatan. Jadi belum bisa saya sampaikan ke DPRD,” ujar Ayu.
Salah satu nama yang menguat untuk menduduki posisi tersebut adalah Muhammad Galang Putra Rahman, putra tertua almarhum Drs. Hi. Ali Rahman, MT, mantan Bupati Way Kanan. Galang disebut ingin melanjutkan cita-cita sang ayah membangun Way Kanan, namun wacana pencalonannya masih tersandung dinamika internal partai koalisi.
S. Purnomo menguraikan sejumlah dampak spesifik akibat kekosongan jabatan wakil bupati, antara lain:
Hambatan dalam Pengawasan dan Koordinasi
Wakil bupati memiliki peran strategis dalam membantu pengawasan kinerja OPD dan koordinasi antar lembaga. Tanpa wakil bupati, pengawasan bisa menjadi lemah dan tidak terintegrasi.
Gangguan dalam Pengambilan Keputusan
Kehadiran wakil bupati penting dalam proses pertimbangan strategis. Kekosongan posisi ini berpotensi membuat kebijakan menjadi kurang komprehensif.
Masalah Politik dan Kelembagaan
Situasi ini menimbulkan ketegangan di antara partai politik pengusung, serta menghambat pengisian jabatan-jabatan strategis lain dalam pemerintahan.
Terhambatnya Implementasi Kebijakan Publik
Wakil bupati memiliki peran vital dalam menjalankan kebijakan bersama bupati. Kekosongan ini bisa membuat program pembangunan terhambat.
Ketidakpastian Hukum dan Tata Kelola
Kekosongan yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
S. Purnomo menyesalkan lambannya langkah eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan tarik-ulur kepentingan politik.
> “Saya harap Ibu Bupati Ayu Asalasiyah S.Ked, yang sebelumnya merupakan pasangan dari Almarhum Ali Rahman, bisa mengambil langkah tegas mendorong partai koalisi untuk segera mencapai kesepakatan. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari tarik ulur politik elit,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan pengisian jabatan wakil bupati sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Way Kanan.
(Epi Yopi,Y)
